LANDASAN HUKUM - solid gold berjangka

LANDASAN HUKUM

• Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Nomor : 52 tanggal 18 Januari 2002 oleh Notaris Soehendro Gautama, SH, PT. Solid Gold Berjangka
• Pengesahan Departemen Kehakiman dan HAM, Nomor : C-05612 HT.01.01.TH.2002
• Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB), Nomor : SPAB-047/BBJ/07/02
• Izin usaha Pialang Berjangka : Keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor : 161/BAPPEBTI/SI/IX/2002
• Keanggotaan Lembaga Kliring Berjangka Nomor : 15/AK-KBI/V/2003
• Izin sebagai Pialang Berjangka yang menawarkan dan/atau menyalurkan amanat nasabah untuk transaksi kontrak berjangka ke bursa berjangka luar negeri, SK BAPPEBTI Nomor : 287/BAPPEBTI/SP/I/2004
• SK BAPPEBTI, Nomor : 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (SPA).
• Peraturan BAPPEBTI, Nomor 58/BAPPEBTI/Per/I/2006 tentang perubahan atas Keputusan Kepala BAPPEBTI, Nomor 55/BEPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif
• Perjanjian Kerjasama dengan Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PT. Royal Assetindo, Surat Perjanjian Kerjasama, Nomor : 262/CO-BOD/SGB/VI/2005
• SK BAPPEBTI Nomor : 1156/BAPPEBTI/SI/3/2007 tentang Pemberian Persetujuan sebagai peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) kepada PT. Solid Gold Berjangka
• Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia Nomor: 034/SPKB/ICDX/Dir/VIII/2010

Posted in: LANDASAN HUKUM - solid gold berjangka